Ahok : Di Pemprov DKI, Setan dan Gendruwo, Semua Ikut Ngetik

Sejumlah kantor di lingkungan Pemprov DKI ternyata belum bayar tagihan listrik. Sejumlah hal jadi penyebab mulai dari tak ada anggaran sampai uang belum cair. PLN pun memadamkan  aliran listrik. Reaksi para PNS di Pemprov pun bermacam-macam. Mulai dari marah hingga  ngadu ke Jokowi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono, mempertanyakan tindakan pihak PLN yang memutus listrik di kantor-kantor walikota, termasuk rumah pompa dan puskesmas. Ia punya alasan terjadi penunggakan pembayaran listrik.

Heru sempat emosi dan mengancam akan hitung-hitungan dengan pihak PLN jika tidak ada toleransi.

"Kalau PLN lakukan itu saya akan lakukan yang sama terhadap semua gardu dan tiang listrik PLN yang berada di tanah Pemda, akan saya tagih retribusinya. Selama ini kan gardu gratis. Ini dibilang diputus 20 Desember. Kalau dia mau main-main seperti itu, saya juga bisa. Jangan arogan deh," kata Heru.

Menurut Heru, jumlah tarif listrik yang dibayar untuk satu kantor wali kota berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Pada tahun ini, beberapa SKPD seperti Dinas PU dan Dinas Pertamanan serta kantor walikota telat membayar listrik. Ada yang tertunggak tak dibayar satu bulan, ada yang bahkan dua bulan.

Secara singkat Ahok menegaskan bahwa memang sudah menjadi kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan, termasuk Pemprov.

"Mau dibilang apa, PLN yang punya kuasa sendiri kok, masalahnya kalau kita tebang tiang dia di jalur hijau atau sungai kita, nanti mati dia cuma sendiri. Kalau kita tebang kabelnya di got kita nanti mati lampu. Terus gimana, lawan penguasa.”

Menanggapi pemutusan aliran listrik ini, hal pertama yang dilakukan Ahok adalah melaporkannya pada Jokowi.

Meski melapor pada Jokowi, pemutusan aliran listrik menurut Ahok terjadi karena kesalahan Pemprov DKI sendiri. Kebocoran anggaran oleh oknum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI ditengarai menjadi penyebab DKI tak memiliki simpanan untuk pembayaran hal-hal yang sifatnya mendadak.

"Di kita (Pemprov) DKI itu banyak yang hilang, makanya saya minta ngotot pakai e-budgetting. Karena kalau enggak setan genderuwo semua ikut ngetik (menambah dana fiktif) terus hilang (uang DKI)," tukas Ahok
---------
Menanggapi hal ini, Bunadi, seorang warga Mangga Besar, Jakarta menyatakan keheranannya.

“Kalau sampai diputus, artinya sudah nunggak lebih dari sebulan. Kok bisa? Masa Pemprov tidak punya anggaran pengeluaran rutin? Kan aneh,” ujar pria keturunan Cina yang juga akrab disapa Ahok pagi ini, Selasa 23 Desember 2014 kepada Piyungan Online.

“Lucu juga ya melihat pemprov kerjanya berantakan gini. Tapi emang monopoli listrik oleh PLN juga membuat jengkel. Kalau kena giliran pemadaman listrik, sampai berjam-jam, kita gak bisa protes atau minta kompensasi,” ujar Vina, warga Pademangan Jakarta Utara.

“Nah, kalau begini kan baru ketahuan ada yang korupsi di Pemprov. Dana rutin buat listrik aja dicolong. Kebangetan..”, ujar Anto, salah seorang pengurus RW di Kelurahan Condet.

Peristiwa memalukan ini seharusnya tak terjadi apabila Pemprov secara rutin membayar tagihan listrik mereka. [*/fs]

Tweet