Pemerintah Indonesia Tolak Pembangunan Perwakilan Hamas di Jakarta


Pemerintahan Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan ketidaksetujuan atas permintaan pembukaan kantor perwakilan Organisasi Hamas di Jakarta. Alasannya, menurut Retno, karena sudah ada Kedutaan Palestina di Jakarta.

"Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta," terang Retno usai upacara Korpri di Monas, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.

Retno juga menyarankan agar Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Palestina di Jakarta.

"Lebih baik mereka koordinasi dengan kedutaan. Kita hanya mengakui Kedutaan Palestina saja untuk saat ini," ujar Retno.

Seperti diketahui, salah satu faksi di Palestina, Hamas, menemui pimpinan DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 28 November 2014.

"Pertemuan tamu resmi dari Palestina, dari Hamas, Wakil Ketua Bidang Politiknya, Muhammad Naseer atau Abu Omar, ingin silaturahmi dengan sahabat negara Islam terbesar dan bertemu dengan pimpinan," kata Aboe Bakar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 28 November 2014.

Aboe mengatakan, tanggal 27 November 2014, utusan Hamas juga menemui Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Sedangkan, nanti sore bertemu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Intisari pertemuannya, silaturahmi ingin ciptakan hubungaan dan ingin buka semacam perwakilan di Indonesia. Semacam duta besar," ujarnya.

Aboe mengapresiasi niat Hamas mendirikan perwakilan di Indonesia tersebut. Dengan demikian pemerintah dan Hamas memiliki pola untuk mendukung pejuang-pejuang Palestina.

"Bagus dong karena untuk wakili Hamas di Indonesia," ucapnya. (fs)

0 Response to "Pemerintah Indonesia Tolak Pembangunan Perwakilan Hamas di Jakarta"

Posting Komentar